https://tirto.id/apakah-ada-demo-lanjutan-setelah-aksi-28-agustus-hgGc
Jalanan di sekitar kompleks DPR/MPR Jakarta mendadak menjadi pusat kemarahan publik sejak 25 Agustus lalu. Sejumlah mahasiswa yang memilih datang menggunakan almamater maupun tanpa almamater bersama rakyat, buruh, hingga pengemudi ojek online berdiri lantang. Mereka datang bukan mewakili suatu instansi, melainkan atas nama rakyat Indonesia, menuntut keadilan yang semakin terasa jauh dari jangkauan.
Kemarahan ini lahir dari jurang kesenjangan sosial yang kian menjauh. Bagaimana mungkin, ketika rata-rata UMR nasional masih berkisar 3 – 4 juta, Anggota DPR menerima penghasilan dan tunjangan yang bisa mencapai Rp91,5 juta per bulan, termasuk tunjangan perumahan hingga Rp50 juta. Di hadapan publik, angka ini bukan sekadar statistik—ia adalah simbol jarak yang semakin jauh antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.
Namun, di jalanan, rakyat tidak hanya dihadapkan pada ketidakadilan ekonomi. Mereka juga menghadapi kekerasan yang seolah menjadi “prosedur tetap”. Rekaman demi rekaman menunjukkan tindakan represif aparat: gas air mata yang ditembakkan ke arah massa, pemukulan, bahkan intimidasi terhadap pers yang semestinya dilindungi. Alih-alih menjadi pengayom, aparat hadir bak bayangan menakutkan yang siap meredam suara kritis dengan kekerasan.
Lalu bagaimana respon dari para wakil rakyat? Sayangnya, bukannya membuka ruang dialog, suara DPR terdengar lebih defensif, bahkan cenderung menyepelekan. Tanggapan mereka seolah menunjukkan jarak emosional yang sama jauhnya dengan kesenjangan ekonomi yang tadi disebut. Ketika rakyat menjerit di jalanan, para elit politik seakan bersembunyi di balik pagar tinggi Senayan.
Kenyataan pahit pun tak bisa diabaikan: beberapa demonstran ditangkap, sebagian lainnya terluka, bahkan ada nyawa yang hilang. Insiden tragis pada 28 Agustus, ketika seorang pengemudi ojek online tewas terlindas rantis Brimob di Pejompongan, menjadi titik balik. Kematian itu memantik solidaritas baru, membuat rakyat dan mahasiswa semakin yakin bahwa represi bukan sekadar ancaman, tapi kenyataan.
Tak butuh waktu lama, reaksi pun bermunculan. BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) dan BEM UI pada 29 Agustus menyatakan akan turun ke jalan, menggelar aksi di depan Polda Metro Jaya. Muhammad Ikram, Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, menyebut langkah ini sebagai bentuk penolakan terhadap kondisi yang “tidak dapat dimaklumi.” Sementara Atan Zayyid Sulthan, Ketua BEM UI, menegaskan bahwa mahasiswa UI akan berkumpul di kampus sebelum bergerak bersama massa aksi. Tuntutan yang dibawa bukan hanya soal kasus ojek online, tetapi juga isu lebih luas seperti penolakan dwifungsi jabatan dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Momentum ini menunjukkan bahwa gerakan tidak berhenti di satu titik. Dari Jakarta, kemungkinan besar gelombang solidaritas akan menyebar ke berbagai daerah. Trauma akibat represi aparat bisa saja berubah menjadi bahan bakar perlawanan baru. Dan bila itu terjadi, pemerintah akan berhadapan dengan gelombang protes yang lebih besar, melintasi batas kelas sosial dan generasi.
Di era digital, represi tidak lagi mampu menutup mata publik. Video kekerasan, testimoni korban, hingga ajakan solidaritas menyebar cepat di media sosial, memperlihatkan bahwa demokrasi jalanan kini berjalan beriringan dengan demokrasi digital. Publik tidak lagi menunggu televisi menyiarkan kebenaran, mereka menyiarkannya sendiri, langsung dari lokasi kejadian.
Pada akhirnya, protes ini lebih dari sekadar aksi sesaat. Ia adalah cermin dari krisis representasi yang akut: wakil rakyat yang makin jauh dari rakyat, aparat yang lebih sibuk menjaga rezim daripada melindungi warga, serta generasi muda yang mulai muak dengan politik formal yang penuh basa-basi. Jika pemerintah gagal mendengar, jangan salahkan rakyat ketika jalanan terus dipenuhi suara lantang yang menolak bungkam.
Penulis : Ibrahim Abdurrahman
Edifor : Alfida
