Ilustrasi dibuat menggunakan artifisial intelejen dengan prompt ” Ilustrasi kartun digital rasio 4:3. Latar biru tua gelap. Tembok kuning cerah di sisi kanan. Seorang pria mengintip dari balik tembok, setengah badan terlihat. Ekspresi misterius dengan mata tertutup bayangan. Rambut cokelat acak, kaos hitam. Gaya modern, garis bersih, kontras tinggi.” oleh Muhammad Fiam Setyawan
Rabu (17/12/2025), Lembaga Pers Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta atau biasa dikenal dengan LPM LOCUS merilis sebuah opini berjudul “Kampus Pergerakan Indonesia” yang menyinggung salah satu organisasi eksternal kampus, yang banyak orang tau, menguasai setiap lini kampus. Secara gamblang, opini itu menyebut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai miniatur partai, yang kerap memberi materi organisasi dan “tutorial” menguasai kampus.
Sebutan itu disematkan atas dasar keterangan dari seorang narasumber yang mengaku sebagai anggota PMII yang memberikan keterangan dan bukti soal ajakan menjadi Panitia Pungutan Suara (PPS) tanpa seleksi dan dipastikan lolos. Selain itu, seorang narasumber lain memberikan pernyataan sekaligus bukti tentang adanya dugaan praktik “orang dalam” program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lingkaran birokrasi UIN yang berhubungan dengan PMII.
Lantas, izinkan saya, yang juga anggota PMII, memberikan perspektif lain agar opini yang termuat dapat berimbang. Perlu saya terangkan bahwa saya sudah lulus dari UIN Raden Mas Said di tahun 2024. Lantas, opini ini berangkat dari pengalaman saya selama 4 tahun lebih—bangga—menjadi bagian dari PMII.
Langkah ini saya ambil bukan sebagai bentuk tandingan atau pembelaan, tapi sekadar memberi pandangan lain dari persoalan ini. Untuk itu, perlu kiranya mengkesampingkan emosi dan stigma yang sudah melekat menjadi jangkar moral di kalangan mahasiswa UIN tentang PMII. Hal ini saya sarankan agar pembaca bisa menafsirkannya secara jernih dan dewasa.
Pertama, saya menyepakati bahwa problematika yang akhir-akhir ini terjadi di PMII adalah soal krisis kesadaran dan keberanian. Kurangnya kesadaran dari para anggota untuk meregenerasi estafet kepemimpinan dengan jujur dan kompeten, serta kehilangan keberanian untuk bersaing secara sehat dan demokratis membuat tidak sedikit dampak buruk terjadi.
Dampak buruk ini berimbas pada sistem kaderisasi dan roda organisasi yang macet. Sering kali saya hadir dalam forum-forum internal PMII untuk menyampaikan kritik—dan itu lah yang memang seharusnya setiap kader lakukan untuk menjaga kestabilan organisasi. Bukan malah menyebarkan tuduhan-tuduhan miring terhadap organisasinya sendiri.
Terkait penguasaan di dalam kampus, ruang persaingan itu sebenarnya sudah terbuka lebar, untuk siapapun dan dari kalangan apapun. Tentu dengan beberapa kriteria AD-ART yang harus dipenuhi. Sayangnya, tidak banyak mahasiswa, entah dari organisasi eksternal lain maupun mahasiswa umum yang berani mencalonkan diri. Banyak dari mereka berdalih “takut digagalkan” dan memilih menyerah sebelum bertanding.
Perihal strategi penguasaan, tentu itu adalah hal yang wajar ketika sebuah organisasi yakin dengan pola kepemimpinan dan calon-calon yang diajukan. Mosok ingin bertanding tidak menyiapkan strategi? Kan yo lucu. Tidak ada yang ingin bertanding untuk kalah. Untuk itu, PMII menyiapkan strategi. Bukan semata-mata untuk menjatuhkan lawan, tapi sebatas menyiapkan calon pemimpin.
Permasalahan ini sebenarnya juga didukung dengan minimnya pemahaman mahasiswa terkait alur demokrasi dan menyusun strategi. Hingga pada akhirnya membuat PMII selalu nyaman duduk di singgasana tanpa ada yang mampu menggantikannya. Jika ini yang selalu terjadi, apakah masih saja terus menyalahkan PMII? Lantas kenapa tidak ada yang berani bersaing untuk adu strategi?
Maka, benang merahnya adalah “siapa yang berani menggagalkan strategi PMII?” Bukan hanya dengan cuitan atau opini yang muncul dari belakang layar, tapi langkah strategi untuk menyiapkan calon tandingan. Saya merasa tidak ada gairah itu dari mahasiswa lain, selain PMII. Coba saja, bentuk koalisi untuk membuktikan seberapa kuat PMII bertahan. Karena memang selama ini tidak ada yang berani menggoyang kursi nyaman PMII di kampus.
Kedua, saya akui, pun saya tidak begitu kompeten membahas persoalan “orang dalam” Kartu Indonesia Pintar di UIN Raden Mas Said. Saya hanya ingin memberikan komentar, silahkan disanggah jika memang ada yang salah. Tentu bukan dengan emosi, tapi berdiskusi untuk membuka fakta sebenarnya.
Ketika lontaran itu dituduhkan pada PMII hanya dengan bukti satu tangkapan layar dan satu pernyataan, apakah bisa disebut kuat untuk langsung menyimpulkan? Saya kira, dugaan ini terlampau jauh, karena belum ada bukti kuat. Sehingga pada akhirnya ini hanya menambah deretan isu panjang tuduhan atas PMII.
Saya menjadi ragu dengan kemampuan LPM LOCUS untuk menyajikan berita yang mumpuni dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa. Untuk itu, coba telaah kembali saat proses kurasi sebelum menyebarkan opini. Jika perlu, lakukan investigasi mendalam dan kumpulkan bukti-bukti konkrit terlebih dahulu sebelum melontarkan tuduhan ini.
Saya tidak akan membela jika memang benar hal itu dilakukan oleh PMII di lingkaran birokrasi kampus. Demi kepentingan konsumsi khalayak ramai, sebaiknya disikapi dengan kepala dingin. Bukan malah dengan narasi sinis dan mengundang gejolak permusuhan.
Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kita sering terjebak dalam budaya ngrasani, bahkan dengan bukti minim sekalipun. Apa salahnya untuk tabayyun terlebih dahulu? Alangkah lebih elok jika kampus kita menjadi ruang penuh diskusi, bukan menjadi arena saling caci. Padahal juga lebih enak untuk saling berkolaborasi, daripada saling memusuhi.
Penulis: Muhammad Fiam Setyawan
