credit ilustrasi oleh propagandopolis
Semenjak beberapa pekan pasca tindakan arogan Amerika Serikat yang menculik Presiden Venezuela, kita kembali melihat pola lama yang kembali terulang seperti kala itu Amerika menyerang Irak dan menggulingkan rezim Saddam Husein dengan menuduh Irak memiliki Senjata Pemusnah Massal. Terlepas dari Nicolás Maduro adalah seorang presiden diktator yang menyengsarakan rakyatnya sendiri, kita sama-sama tahu bahwa motif Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump bukanlah misi kemanusiaan atau penyelamatan demokrasi. Tujuannya banal dan busuk, yaitu, merebut sumber daya alam Venezuela, terutama minyak. Hal ini bahkan secara telanjang diakui oleh Trump dalam konferensi pers 4 Januari 2026.
Tidak berselang lama, di dalam negeri Amerika sendiri, wajah asli negara kembali dipertontonkan. Polisi imigrasi Amerika menembak mati seorang perempuan sipil secara sengaja dan brutal. Bukan kecelakaan, Bukan salah prosedur, Kekerasan negara yang dilakukan dengan sadar. Peristiwa ini memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Amerika. Lagi-lagi, negara yang selama ini gemar berkhotbah soal HAM justru mempertontonkan praktik teror terhadap rakyatnya sendiri.
Di waktu yang hampir bersamaan, ribuan kilometer dari sana, di Asia Barat, Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei juga dilanda demonstrasi besar-besaran. Aksi ini sebenarnya telah dimulai sejak 28 Desember 2025, dipicu oleh krisis ekonomi yang semakin menggila serta ketegangan politik akibat adu ancaman perang antara Amerika Serikat dan elit penguasa Iran. Hari ini, demonstrasi tersebut telah memasuki hari ke-13. Setidaknya 48 demonstran dan 14 aparat keamanan tewas. Puluhan gedung pemerintah dihancurkan, bank dijarah, masjid terbakar, kendaraan umum dirusak.
Banyak yang buru-buru menyederhanakan situasi Iran dengan narasi klise semua ini kerja CIA atau Mossad. Bisa saja ada intervensi asing, tapi menyederhanakan kemarahan rakyat Iran sebagai sekadar proyek intelijen adalah kebodohan analitis. Fakta materialnya jelas, harga kebutuhan pokok melonjak, nilai tukar anjlok, pasar tidak stabil, dan negara gagal total menjamin kehidupan warganya. Alih-alih mengurusi perut rakyat, Ali Khamenei dan elitnya lebih sibuk adu ancaman perang dengan Amerika. Seolah mereka seperti 2 laki-laki remaja yang sedang gagah-gagahan saling adu siapa yang memiliki alat kelamin yang besar di antara mereka.
Indonesia tidak berada di posisi yang lebih bermartabat. Pasca demonstrasi Agustus 2025, negara ini menunjukkan wajahnya yang paling telanjang. Di Jakarta saja, 600 demonstran ditahan. Di Jawa Tengah, lebih dari 1.700 orang ditangkap, 46 ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan terus berlanjut berbulan-bulan setelah aksi mereda. Dera dan Munif di Semarang. Enrille, Azhar, dan Yogi di Magelang. Riky dan Kipli di Solo. Hanif, Labid, dan Bogi menyusul.
Polanya sama, mereka yang vokal, kritis, mereka dibungkam. Tuduhannya selalu absurd, yaitu penghasutan. opini-opini kritik di sosmed dan poster-poster kritik yang diunggah dan disebarkan di sosmed dianggap sebagai ancaman dan barang bukti. Negara ketakutan pada kata-kata dan Gen-Z yang main sosmed.
Di Solo saja, lebih dari 30 tahanan politik ditangkap sejak Agustus. Ini bukan lagi insiden. Ini pola. Ini adalah gelombang kriminalisasi aktivisme terbesar pasca reformasi. Affan Kurniawan dilindas rantis Brimob. Reno dan Farhan ditemukan tinggal kerangka tulang. Dua belas orang tewas akibat represi negara dalam demonstrasi Agustus lalu. Negara membunuh, lalu pura-pura tidak tahu.
Belum selesai di situ. Empat puluh lima hari pasca bencana besar di Sumatra, terutama Aceh, kondisi tidak kunjung membaik. Hingga 9 Januari 2026, tercatat 1.182 orang meninggal dan 145 hilang. Negara bergerak lambat, setengah hati, nyaris acuh. Bahkan pada 25 dan 28 Desember lalu, TNI membubarkan konvoi bantuan kemanusiaan di Lhokseumawe dan di Pidie Jaya, bantuan dihentikan karena masyarakat membawa bendera GAM. Di tengah bencana, negara lebih sibuk menjaga simbol dari pada nyawa.
Padahal, MoU Helsinki secara jelas mengakui hak rakyat Aceh menggunakan simbol-simbol wilayahnya sendiri. Tapi nasionalisme versi negara memang selalu bangsat, simbol lebih penting daripada manusia. Alih-alih pendekatan humanis, yang muncul adalah represi dan berakibat adanya korban luka saat pemberhentian konvoi bantuan kemanusiaan tersebut.
Nasionalisme menjadi racun kebodohan yang membenarkan kekerasan atas nama persatuan.
Dari Amerika, Iran, hingga Indonesia, pola yang muncul bukan kebetulan. Ini bukan soal rezim jahat di satu negara, atau pemimpin jahat di negara lain. Ini adalah watak struktural negara itu sendiri. Dalam bentuk republik, teokrasi, maupun demokrasi liberal, negara selalu memonopoli kekerasan, melindungi kepentingan elit, dan mengorbankan rakyat. Ketika negara gagal, ia tidak pernah meminta maaf. Ia hanya menggandakan represi.
Di titik ini, klaim bahwa negara bisa diperbaiki dari dalam adalah statement ketololan yang hakiki. Sejarah membuktikan, negara tidak pernah netral. Ia lahir dari kekerasan, dipertahankan oleh kekerasan, dan akan selalu kembali pada kekerasan saat legitimasinya runtuh.
Nasionalisme, demokrasi elektoral, dan politik praktis hanyalah ilusi untuk membuat rakyat merasa dilibatkan, padahal hanya sedang diarahkan menjadi alat suara dan keset mereka saat suara rakyat sudah tidak berguna.
Kesadaran solidaritas hari ini tidak lagi bisa dibatasi oleh bendera, wilayah, atau identitas nasional. Rakyat di mana pun posisinya sama, kelas tertindas yang selalu menjadi korban ketika negara gagal atau sengaja menciptakan krisis. Jika kamu adalah rakyat dan hidup dibawah negara mana pun, kamu adalah target potensial represi. Tidak ada pengecualian.
Fenomena ini juga menjelaskan kebusukan yang terjadi di level mikro, termasuk di kampus- kampus. Aktivis dan akademisi organisasi mahasiswa hari ini sibuk berebut jabatan, dominasi, dan legitimasi kekuasaan kecil di lingkungan kampus. Mereka sibuk fafifu di sekretariat, berlagak revolusioner, padahal cara berpikirnya masih cetek, secetek mata kaki mereka.
Kampus dijadikan miniatur negara. hierarkis, oportunis, dan penuh intrik. Dari rahim inilah lahir calon-calon politikus busuk berikutnya, mereka yang hafal teori demokrasi tapi kosong secara etik.
Jika kita membenci para politikus, maka kita seharusnya membenci negara. Karena merekalah motor penggerak utama negara itu sendiri. Demokrasi dan politik praktis yang diagungkan hanyalah biji peler yang dibungkus cantik oleh teori. Sejak awal, ide nation-state sudah cacat secara historis.
Sebagaimana dikritik Ian Adams dalam Political Ideology Today (1993), nasionalisme sebagai basis ideologis nation-state lebih bertumpu pada emosi dan sentimen kolektif ketimbang rasionalitas intelektual. Nasionalisme tidak mengajak manusia berpikir jernih, tetapi memobilisasi perasaan, bangga, takut, benci, dan loyal secara buta. Karena itu, nasionalisme membutuhkan banyak rekayasa artifisial berupa simbol-simbol untuk membentuk apa yang disebut sebagai “identitas nasional”. bendera, lagu kebangsaan, bahasa nasional, hari-hari peringatan, tim nasional, mitos kebangkitan bangsa, hingga rekayasa sejarah dan penetapan pahlawan nasional. Semua ini bukan realitas alamiah, melainkan konstruksi politik yang terus direproduksi agar negara tetap terlihat sah.
Masalah kedua yang lebih mendasar, konsep nation (bangsa) itu sendiri tidak pernah jelas dan solid. Bangsa bukan fakta objektif, melainkan imajinasi kolektif yang dipaksakan. Tidak ada satu kriteria tunggal yang konsisten untuk menjawab apa yang benar-benar membentuk sebuah bangsa, apakah ras, bahasa, budaya, sejarah, wilayah, atau kehendak politik. Ketidakjelasan ini membuat nation-state rapuh secara teoritik, namun brutal dalam praktik, karena ia memaksakan keseragaman atas realitas sosial yang plural.
Dari kelemahan inilah lahir praktik eksklusi dan represi. Negara membutuhkan batas, identitas, dan loyalitas. Siapa pun yang tidak sepenuhnya tunduk akan dicap sebagai ancaman, separatis, penghasut, tidak nasionalis, atau pengkhianat. Nasionalisme bekerja bukan untuk membebaskan manusia, tetapi untuk mendisiplinkan mereka agar patuh pada entitas abstrak bernama negara.
Karena itu, jawaban atas kebusukan negara bukanlah nasionalisme versi baru, bukan pula reformasi setengah hati, apalagi sekadar pergantian rezim. Yang mendesak hari ini adalah membangun kesadaran solidaritas lintas batas. solidaritas antar rakyat, bukan antar negara. Penderitaan rakyat di Amerika, Iran, Indonesia, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola global penindasan oleh struktur negara.
Solidaritas internasional menjadi satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Bukan solidaritas simbolik yang berhenti di slogan, tetapi solidaritas material, politis, dan etis antar masyarakat yang sama-sama tertindas. Selama manusia masih digiring untuk mencintai negara lebih dari sesama manusia, kekerasan akan terus dianggap wajar. Sudah waktunya kesetiaan diarahkan bukan pada bendera, melainkan pada kehidupan itu sendiri.
Kesetiaan pada bendera telah membunuh terlalu banyak manusia; sudah waktunya kita setia pada sesama, bukan pada negara. Negara hanya bisa hidup dengan menindas rakyat, maka menghancurkan kesetiaan pada negara adalah langkah pertama untuk menyelamatkan manusia.
Setia pada negara? mending setia pada mbanya #sikap
Penulis: Dzaki Zuhdan Askari
Editor: Abril
