Foto: LPM Locus/ Alfida
Senin (18/04), gedung DPRD Sukoharjo diramaikan oleh puluhan aparat kepolisian dan TNI, sebagian berjaga di kawasan depan gedung dan beberapa berkumpul di masjid.
Hari itu mereka ditugaskan untuk mengawal aksi mahasiswa. Dalam poster tertera bahwa aksi akan dilakukan pukul 12.00, namun hingga tiga jam setelahnya belum ada mahasiswa yang datang.
Selang beberapa menit, terdengar imbauan dari HT yang digenggam salah satu petugas kepolisian, “berjaga, massa sedang menuju lokasi,” imbau suara laki-laki dari HT itu.
Selepas sholat Asar, aparat kepolisian dan TNI segera berkumpul mendekat ke pintu utama untuk mendengarkan instruksi. Dari arah luar gedung terdengar sayup-sayup nyanyian Buruh Tani, semakin lama suaranya terdengar jelas.
Puluhan mahasiswa dengan bendera merah, kuning, hijau datang beriringan menuju gedung DPRD Sukoharjo. Mereka mengenakan atribut lengkap sebagai penanda anggota PMII, HMI, dan IMM. Hanya ada beberapa orang yang tidak mengenakan identitas, namun tetap terlihat akrab dengan peserta lainnya.
Salah satu orator mengimbau agar peserta aksi memastikan barisan mereka tidak dimasuki oleh orang lain. “Koordinator dimohon mengamankan aksi kita agar kita tidak dirusuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tambah orator lain.
“Kita di sini tidak atas nama golongan, tidak atas nama organisasi, tapi atas nama kepentingan rakyat,” ujar salah satu peserta aksi.
Lagu kebangsaan pun dikumandangkan sebelum orasi dimulai. Satu per satu massa aksi menaiki mobil dan menyuarakan pendapatnya.
Peserta aksi dengan jas biru yang dikenakan mengungkapkan keresahannya, “di tengah hiruk pikuk pemulihan ekonomi, pemerintah malah membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.”
“Indonesia berdasarkan negara hukum, tetapi hukum dijadikan alat untuk memuaskan birahi-birahi politik,” tambahnya.
Lagi-lagi tuntutan yang dibawa mengenai empat hal, kenaikan harga minyak goreng, naiknya PPN, BBM, dan wacana tiga periode.
Fierda Abdullah Ali, Korlap HMI mengatakan bahwa pihaknya sudah paham apa yang disampaikan Presiden saat pelantikan KPU. Hanya saja belum ada ketentuan yang tepat dari anggaran dan semua kebutuhan untuk pemilu.
“Maka dari itu kami tetap mengawal agar penundaan pemilu ini betul-betul tidak terlaksana karena ini tidak sesuai dengan UUD 1945,” tambahnya saat ditemui awak media.
Usai massa aksi selesai menyampaikan kekhawatirannya, mereka menuntut DPRD untuk menandatangani tuntutan yang diajukan. Hal ini disambut baik oleh Wakil DPRD Sukoharjo.
“Kekuatan mahasiswa dan kekuatan pers adalah penyeimbang antara tuntutan mahasiswa dan pemerintah. Kami akan terbuka untuk aspirasi-aspirasi di waktu yang akan datang,” jelas Eko Sapto, Wakil DPRD Sukoharjo.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Sukoharjo ini mengatakaun bahwa, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menyatukan gerakan yang lebih besar se-Soloraya untuk mengawal isu tuntutan ini.
Penulis : Alfida
Editor : Nurul
