Dokumentasi pribadi oleh Sabil
Pernah merasa uang baru saja masuk, tapi tahu-tahu sudah habis? Atau uang Rp.100.000 pun rasanya tak lagi cukup untuk memenuhi banyak kebutuhan. Harga kebutuhan sehari-hari memang semakin mahal dan membebani pengeluaran. Belanja bulanan harus dihitung ulang, makan di luar mulai perlu dipikirkan dua kali, bahkan membeli kebutuhan sesederhana sabun mandi pun kadang harus menunggu tanggal muda. Belum lagi urusan pajak dan penghasilan yang rasanya tidak selalu berjalan beriringan. Di tengah kondisi seperti ini, masyarakat terus diminta berhemat. Katanya, semua harus efisien. Namun, in this economy ketika masyarakat harus semakin ketat mengatur pengeluaran muncul pertanyaan lain: Apakah pemerintah sudah menerapkan prinsip penghematan yang sama dalam membelanjakan uang negara?
Belum lama ini, publik ramai membicarakan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp.14,69 miliar oleh dua kementerian. Pengadaan tersebut melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan informasi yang beredar, nilai itu terdiri atas pengadaan di lingkungan Kementerian Kebudayaan sekitar Rp.3,9 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp.10,8 miliar sepanjang 2024–2026. Nilai tersebut menjadi sorotan, terutama ketika pemerintah sejak awal masa pemerintahan terus menggaungkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Sebenarnya, menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan program pemerintah bukanlah sesuatu yang keliru. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pemerintah tentu perlu mengikuti perubahan cara publik menerima informasi. RANS juga telah memberikan klarifikasi bahwa nilai kontrak tersebut tidak semata-mata digunakan untuk membayar unggahan media sosial. Di dalamnya terdapat biaya produksi, perjalanan, logistik, kehadiran dalam acara, hingga berbagai kegiatan promosi. Pihak perusahaan juga mengklaim kerja sama tersebut menghasilkan lebih dari 150 keluaran (output). Penjelasan ini patut diperhitungkan. Artinya, angka belasan miliar itu tidak bisa begitu saja disederhanakan sebagai bayaran untuk beberapa unggahan konten.
Klarifikasi serupa juga disampaikan oleh pihak anggota the dudas-1. Dalam sebuah video, mereka menjelaskan bahwa angka yang beredar tidak sepenuhnya menggambarkan keseluruhan kerja sama dengan RANS. Kegiatan tersebut, menurut mereka, memiliki banyak keluaran dan tidak terbatas pada unggahan media sosial. Mereka juga menyebut bahwa keterlibatan artis maupun pihak eksternal merupakan hal yang lazim dalam berbagai kegiatan.
Penjelasan tersebut penting untuk didengar agar persoalan tidak dinilai hanya dari satu sisi. Namun, klarifikasi saja belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik. Jika memang angka yang beredar tidak tepat, berapa sebenarnya nilai kontraknya? Jika kerja sama tersebut menghasilkan banyak keluaran, apa saja bentuknya, bagaimana indikator keberhasilannya, dan berapa biaya yang dialokasikan untuk setiap kegiatan? Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah RANS menerima uang sebesar Rp.14,69 miliar untuk membuat konten, tetapi bagaimana uang tersebut dibelanjakan, melalui mekanisme apa, serta apakah manfaatnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Banyaknya keluaran tidak otomatis membuktikan bahwa sebuah program telah berjalan efektif.
Di sinilah letak persoalan utamanya: bagaimana mengukur manfaat nyata dari belanja negara sebesar itu? Dalam tata kelola keuangan negara, setiap rupiah yang keluar harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, sebagaimana menjadi bagian dari kerangka pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jika kementerian kelautan atau kebudayaan menggelontorkan dana belasan miliar untuk sosialisasi, indikator keberhasilannya tidak boleh berhenti pada output administratif seperti jumlah video yang tayang atau keramaian acara seremonial. Publik berhak tahu apakah kampanye tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan nelayan-umkm, mendongkrak pelaku seni daerah, atau memudahkan masyarakat mengakses program pemerintah.
Masalahnya, hingga saat ini data mengenai dampak sosial-ekonomi dari belanja influencer tersebut belum tergambar secara utuh dalam informasi yang disampaikan kepada publik. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menekankan prinsip pengadaan yang transparan, terbuka, efisien, efektif, dan akuntabel. Tanpa informasi yang memadai mengenai pelaksanaan dan evaluasi program, masyarakat akan kesulitan menilai apakah anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sepadan.
Persoalan ini menjadi semakin rawan memicu kecurigaan publik dan polemik etika pemerintahan karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. RANS menjelaskan bahwa perusahaannya telah berdiri sejak 2018, jauh sebelum Raffi menduduki jabatan tersebut. Klarifikasi ini tentu perlu dicatat. Tetapi, dalam hukum administrasi pemerintahan, irisan antara bisnis pribadi dan jabatan publik tetap menuntut pengawasan ketat untuk mencegah potensi benturan kepentingan (conflict of interest) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bukan untuk buru-buru menuduh, melainkan memastikan bahwa uang negara dikelola melalui mekanisme yang bersih, objektif, dan bebas dari privilese jabatan.
Barangkali, persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu lebih melek terhadap urusan politik dan kebijakan publik. Sebab, politik bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan atau siapa yang mendapat proyek pemerintah. Dampaknya justru hadir dalam hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kebijakan anggaran, pajak, subsidi, hingga keputusan pemerintah menentukan bagaimana uang kita dikelola dan bagaimana kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi. Sesuatu yang terlihat seperti urusan antarkementerian hari ini, bisa jadi berkaitan dengan keadaan dapur kita besok.
Maka, wajar jika publik mempertanyakan belanja Rp.14,69 miliar tersebut. Bukan karena pemerintah dilarang menggunakan jasa influencer, bukan pula karena perusahaan tertentu tidak boleh bekerja sama dengan negara. Bahkan, klarifikasi dari pihak RANS maupun The Dudas tetap perlu dipertimbangkan agar publik memperoleh gambaran yang utuh. Namun, klarifikasi seharusnya tidak berhenti pada penjelasan bahwa nilai yang beredar keliru atau output yang dihasilkan cukup banyak. Yang lebih penting adalah membuka data mengenai nilai kontrak yang sebenarnya, mekanisme pengadaan, rincian pekerjaan, serta indikator dan hasil yang dapat menunjukkan apakah belanja tersebut benar-benar efektif.
Ketika masyarakat diminta berhemat dalam keadaan ekonomi yang tidak mudah, pemerintah juga harus bersedia membuktikan bahwa setiap pengeluarannya membawa manfaat yang terukur. Efisiensi semestinya bukan sekadar alasan untuk memangkas anggaran program rakyat, tetapi prinsip yang mengikat ketat ketika uang publik dibelanjakan.
Sebab, masyarakat tidak bisa membayar kebutuhan hidup dengan jumlah tayangan, apalagi dengan janji bahwa sebuah program sudah ramai dipromosikan. Kita butuh harga yang lebih terjangkau, penghasilan yang layak, dan kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya. Jadi, sebelum sibuk membuat masyarakat percaya pada program pemerintah lewat influencer, mungkin pemerintah perlu lebih dulu membuktikan secara terbuka bahwa uang mereka memang dikelola untuk kepentingan bersama.
Katanya rakyat harus berhemat. Lantas, siapa yang mengingatkan pemerintah untuk melakukan hal yang sama?
Penulis: Sabil
Editor: Virgi
