Tangkapan layar/Trailer Film Pesta Babi (Sumber: YouTube/Watchdoc Image)
Dalam dunia jurnalisme dan film dokumenter, terdapat sebuah paradoks yang kerap muncul: semakin sebuah karya menyentuh kebenaran yang sensitif bagi pemegang kekuasaan, semakin besar pula tekanan yang dialami oleh mereka yang bersuara di dalamnya. Tidak jarang, tekanan terberat justru dipikul oleh narasumber, bukan mereka yang memegang kamera atau menuliskan kisahnya.
Itulah yang kini patut kita pertanyakan dalam kasus Yasinta Moiwend.
Yasinta Moiwend, perempuan berusia 61 tahun dari suku Malind, Distrik Ilwayab, Kampung Wogekel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menjadi sorotan publik pada 23 Mei 2026 setelah menyampaikan pernyataan yang memicu perdebatan. Ia mengaku tidak pernah memberi izin untuk ditampilkan dalam film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono, ia juga menuntut penayangan film itu dihentikan. Sontak, pernyataan ini memicu polarisasi. Sebagian menyerang tim pembuat film, sebagian lain justru mencium sesuatu yang tidak beres di balik perubahan sikap Mama Yasinta ini.
Mari kita membaca situasi ini dengan kepala dingin dan pisau analisis yang tajam. Sebelum pernyataannya viral, Yasinta sendiri mengaku telah enam kali pergi ke Jakarta serta mengunjungi Bogor, Makassar, dan Jayapura untuk menyuarakan aspirasi penolakan terhadap pembukaan lahan oleh pemerintah. Ia bukan figur adat yang pasif. Ia adalah perempuan yang aktif berjejaring, diundang berbicara, dan dikenal sebagai pejuang tanah adat.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa pernyataan tersebut muncul ketika film tersebut sedang menjadi perhatian publik secara nasional dan ketika berbagai bentuk intimidasi terhadap pemutarannya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah? Apakah keduanya sekadar kebetulan, atau terdapat faktor lain yang belum sepenuhnya terlihat di ruang publik?
Pola ini sudah terlalu familiar. Bagi siapa pun yang mengenal sejarah panjang pembungkaman suara dari Papua, pola ini bukan hal baru. Banyak warganet dan pengamat menduga bahwa pernyataan terbaru Yasinta bukan sepenuhnya merupakan keputusan personal, melainkan dipengaruhi oleh adanya tekanan luar biasa dari pihak tertentu.
Menanggapi polemik tersebut, Dandhy Laksono menyatakan bahwa situasi di lapangan jauh lebih kompleks dari yang terlihat dan publik tidak benar-benar memahami pressure atau situasi nyata yang sedang dialami tokoh adat tersebut di pedalaman Papua.
Ini bukan pembelaan buta terhadap tim pembuat film, melainkan pembacaan konteks ketika seseorang yang selama ini vokal tiba-tiba berbalik dan menyerang pihak yang justru memperkuat suaranya, di tengah gelombang represi terhadap film yang sama, kita wajib mempertanyakan siapa pihak yang sesungguhnya diuntungkan oleh pernyataan ini?
Amnesty International Indonesia mencatat bahwa dari puluhan kasus intimidasi terkait film Pesta Babi yang terjadi dari April hingga Mei 2026, negara secara terang-terangan menunjukkan kegagalannya dalam melindungi hak kebebasan berekspresi, dan pembungkaman ini secara sistematis merampas hak publik atas informasi mengenai realita di tanah Papua
Isu persetujuan atau informed consent dalam pembuatan film dokumenter adalah hal yang serius. Yasinta mengaku tidak pernah menandatangani lembar persetujuan penggunaan video (release form). Jika benar demikian, ini adalah persoalan etika jurnalistik yang harus dijawab oleh tim Watchdoc secara terbuka dan transparan.
Namun, persoalan ini tidak bisa dibaca terlepas dari konteks kekuasaan. Ketika aparatur negara sedang aktif menekan pemutaran sebuah film, ketika narasumbernya berada di wilayah pedalaman yang aksesnya dikuasai oleh aparat, dan ketika perubahan sikapnya terjadi persis di puncak tekanan politik, maka pertanyaan tentang “apakah ini murni keluhan personal atau ada tekanan eksternal” menjadi sangat legitimate untuk diajukan.
Film Pesta Babi sendiri memotret konflik agraria, pengamanan proyek investasi oleh aparat, dan tekanan terhadap masyarakat adat yang menolak pelepasan tanah, semua isu yang langsung menyentuh kepentingan negara dan korporasi. Narasumber seperti Mama Yasinta yang tinggal di pedalaman adalah pihak yang paling mudah dijangkau untuk dibungkam.
Mama Yasinta mungkin berbicara dari kelelahan, dari rasa tidak dihargai, dari tekanan yang tak kasat mata atau mungkin dari kombinasi ketiganya. Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh terburu-buru menarik kesimpulan dan menutup mata terhadap pola represi yang sudah terlalu sering berulang di tanah Papua.
Karena pada akhirnya, yang paling dirugikan dari kebisingan ini bukan Dandhy Laksono, bukan pemerintah, bukan pula para penonton film. Yang paling dirugikan adalah ratusan masyarakat adat yang suaranya bergantung pada berani tidaknya kita menjaga kebenaran tetap hidup.
Penulis : Jevon
Editor : Alfida
