Di Balik Nepotisme Presiden ke-7 dan Pilpres 2024

  • By locus
  • April 3, 2024
  • 0
  • 298 Views

Sumber gambar: https://images.app.goo.gl/3Kkia5Pvws18en48A

Pemilihan presiden atau pilpres kembali hadir pada tahun 2024. Pesta demokrasi yang hadir setiap lima tahun ini, selalu memunculkan polemik-polemik baru di kalangan elite politik maupun masyarakat umum. Mulai dari bakal calon yang gerak cepat mengambil hati masyarakat hingga menjadi calon yang berisik dan bengis mengamankan suara rakyat untuk kepentingan pribadinya. Opini rakyat pada tiap-tiap pasangan calon (paslon) bermunculan mulai dari forum kecil hingga momentum besar.

Namun, pilpres 2024 kali ini nampak sedikit berbeda. Tokoh utama yang ramai dibahas oleh masyarakat bukanlah salah satu paslon, tetapi justru presiden ke-7 RI lah yang menjadi MVP di huru-hara pemilihan tahun ini. Hal itu disebabkan oleh kesenjangan dan abu-abu antara oposisi dan afirmasi. Cerita kontroversional, musuh lama menjadi kawan sekutu antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto menghadirkan berbagai macam perspektif dari banyak kepala. Lalu, disusul dengan fenomena baru yang dipelopori oleh laki-laki asal Solo tersebut.

Harta yang Paling Berharga adalah Anak Pertama dan Ipar

‘Harta yang Paling Berharga adalah Keluarga’, kalimat kiasan yang mungkin menjadi landasan Jokowi memulai permainannya. Sementara anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mendapatkan jalan pintas untuk menduduki kursi pemerintahan. Antek-antek keluarga pun sudah ia sebar di berbagai elemen negara, yang tentunya bisa mempermudah dirinya dalam mewujudkan kepentinganya. Salah satunya Anwar Usman, yang pada tahun 2022 resmi menjadi ipar Jokowi, dan pada tahun berikutnya resmi pula menjadi ketua Mahkamah konstitusi (MK).

Sedari akhir tahun 2023, nama Gibran sudah ramai dibahas sebab ia diusung-usung menjadi calon wakil presiden. Pada awalnya, penolakan-penolakan dari berbagai partai politik dan elite politik menghujam Walikota Solo tersebut. Hingga keberpihakan Jokowi terhadap anak pertamanya tersebut muncul di permukaan dengan mengutak-atik undang-undang dan memanfaatkan wewenang iparnya sekaligus paman dari Gibran, Anwar Usman. Berbagai macam deklarasi keberpihakan kepada Gibran muncul, berbondong-bondonglah manusia-manusia politik dengan kepentingannya masing-masing untuk bergabung dalam sekutu Presiden RI ke-7 tersebut.

Hingga pada bulan Oktober 2024, Gibran resmi menjadi pasangan Prabowo Subianto untuk maju bersaing di Pilpres 2024. “Secara final dan konsensus, sepakat mengusung Prabowo sebagai capres dan saudara Gibran menjadi calon wakil presiden dari Indonesia maju,” pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut, di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Tentunya hal ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Gibran yang terhitung masih terlalu muda untuk menjadi calon wakil presiden dengan mudah menerobos konstitusi. Tidak untuk melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi mengubah peraturan itu sendiri dengan seenak jidat.

Nepotisme dan Kepentingan Personal

Serangkaian kejadian yang terjadi di atas, tentunya memiliki dalang dengan kepentingan yang sudah bisa diterka kemana arahnya. Nepotisme. Perilaku Presiden RI ke-7 yang melimpahkan kekuasaan berlebihan kepada kerabat, memperlihatkan adanya sebuah permainan politik di Pilpres 2024. Selain itu, ditambah lagi dengan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan secara terang-terangan.

“Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh, namun yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ucap Jokowi, Rabu (24/1/2024). Pernyataan yang memicu konflik dan berbagai macam opini perihal peran Jokowi dalam pilpres 2024.

Gelagat nepotisme dan kepentingan personal Jokowi mulai terlihat jelas dan lama kelamaan menjadi rahasia umum serta pembahasan politik yang lumrah. Titik terang permasalahan di atas masih belum ditemukan. Bagaimana bisa ditemukan? Jika pemegang kekuasaan negara dan lembaga-lembaga berwenang ialah mereka yang rancu dengan oposisi dan takut kehilangan apa yang sudah dimiliki. Dejavu dengan masa pemerintahan Soeharto, lalu akankah masa itu terulang kembali?

Penulis: Muti

Editor: Izza

 

Source :

https://rmol.id/politik/read/2024/01/25/606733/soal-presiden-boleh-memihak-direktur-presisi-nepotisme-terang-terangan

https://tirto.id/timeline-dan-kronologi-gibran-dari-23-juni-hingga-jadi-cawapres-prabowo-gRm4

https://pemilu2024.harianjogja.com/read/2024/01/31/643/1163370/coblosan-tinggal-beberapa-hari-sinyal-dukungan-jokowi-untuk-calon-02-kian-menguat

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/16192931/keberpihakan-jokowi-ke-prabowo-dinilai-makin-jelas-usai-komentari-debat

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.